Cegah Karhutla, Siswa Setukpa Polri Bersama Tim Mabes TNI Sosialisasi kepada Masyarakat Silat Hulu

KAPUAS HULU – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Siswa Setukpa Polri yang tergabung dalam Satgas Edukasi Karhutla Polda Kalimantan Barat bersama Tim Mabes TNI melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan dampak Karhutla di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (31/8/2026) sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Mapolsek Silat Hulu, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan dihadiri Tim Mabes TNI Mayor Sularso dan Kapten Sutami, Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian, Sekcam Silat Hulu Ab. Sofiansyah, S.Pd., Danramil 1206-17 Silat Hulu Serma Adias, Katim II Edukasi Penanganan Karhutla Ipda Suryadi dan Aipda Gombang, serta para Siswa Setukpa Polri yakni Rahmadi, Antonius Sutrisno dan Hotman H. Sigalingging.

Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Andreas Tingkah, Kepala Puskesmas Silat Hulu Rohadi Hendrata, S.Kep., Ners., Kepala KUA Ismail, E.M.Pt.PMS Rahmat, para Tumenggung Seberuang dan Suang, para Kepala Desa se-Kecamatan Silat Hulu serta Ketua Adat se-Kecamatan Silat Hulu.

Dalam sambutannya, Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia juga menyambut baik kehadiran Siswa Setukpa Polri dan Tim Mabes TNI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI-Polri kepada masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya Karhutla sekaligus memberikan pemahaman terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar AKP Jaspian.

Sementara itu, Tim Mabes TNI Mayor Sularso dalam penyampaian materinya mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Silat Hulu, khususnya para peladang, untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ia menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat Karhutla dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kesehatan, lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menunda aktivitas pembakaran lahan dan bersama-sama menjaga hutan serta lahan agar tidak terbakar.

“Kami berharap masyarakat Kecamatan Silat Hulu, khususnya para peladang, dapat menunda membakar ladangnya. Mari kita sama-sama menjaga agar hutan dan lahan kita tidak terbakar karena dampak dari Karhutla sangat besar,” ungkap Mayor Sularso.

Senada dengan hal tersebut, Siswa Setukpa Polri Antonius Sutrisno menegaskan bahwa sosialisasi yang diberikan bukan semata-mata untuk melarang masyarakat, melainkan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan Karhutla.

Menurutnya, dampak Karhutla yang terjadi saat ini masih dirasakan masyarakat, salah satunya berupa gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta terganggunya jarak pandang akibat kabut asap.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami kebijakan pemerintah terkait penanganan kondisi darurat kabut asap di Kalimantan Barat. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sampai kondisi darurat kabut asap di Kalimantan Barat dinyatakan telah dicabut.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan disampaikan oleh Kepala Desa Lebak Najah, Arianus Klomang, S.Kom., yang meminta penjelasan mengenai solusi bagi masyarakat yang belum melakukan pembakaran lahan agar informasi tersebut dapat disampaikan kepada warga yang akan berladang.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas Edukasi Karhutla Polda Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat semakin memahami bahaya dan dampak Karhutla serta bersama-sama berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan sosialisasi selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung situasi berjalan aman, kondusif dan terkendali.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Siswa Setukpa Polri Satgas Edukasi Karhutla Polda Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kapuas Hulu Nomor: Sprint/1179/VIII/OPS.2.2./2026 tanggal 27 Agustus 2026.