Cegah Karhutla Meluas, Kapolres Kapuas Hulu Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Stakeholder

Kapuas Hulu – Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra, S.H., S.I.K., M.M., CBA., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam upaya mencegah dan menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI-Polri, stakeholder terkait serta Tim Penyuluhan Penanggulangan Karhutla Mabes TNI, Kamis (27/8/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Saim Mustaim selaku Ketua Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI dan dihadiri Sekda Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau, S.Sos., M.Si., Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf Andreas Prabowo Putro, S.Pem., M.I.P., M.Han., Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra, S.H., S.I.K., M.M., CBA., Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Abdul Hamid, S.Sos., M.Si., Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Gunawan serta stakeholder terkait.

Brigjen TNI Saim Mustaim menyampaikan bahwa kunjungan dan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut perintah Panglima TNI sebagai bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menghadapi serta mengantisipasi potensi Karhutla di wilayah Kalimantan. TNI siap mendukung pemerintah daerah bersama Polri dalam penanganan Karhutla sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kapuas Hulu menyampaikan bahwa Polres Kapuas Hulu beserta jajaran terus melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya Karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian imbauan kepada masyarakat, patroli, koordinasi dengan pemerintah desa serta penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan adanya pelanggaran.

“Pencegahan Karhutla membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak. Kami mengajak TNI, pemerintah daerah, perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah pencegahan sejak dini,” ujar Kapolres.

Kapolres juga menyampaikan pentingnya memberikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat terkait isu yang berkembang mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Menurutnya, informasi yang tidak disampaikan secara tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman, khususnya di tengah masyarakat adat.

“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk meningkatkan komunikasi dengan mengedepankan edukasi, pencegahan, transparansi dan kepastian informasi. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman yang benar dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan bahwa pemerintah daerah selama ini terus melakukan penanganan Karhutla dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Koordinasi juga dilakukan dengan perusahaan swasta guna memperkuat dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Upaya tersebut juga diperkuat dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan yang aman dan sesuai ketentuan. Hal ini dinilai penting mengingat aktivitas berladang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Kapuas Hulu yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Berdasarkan penyampaian BMKG Kabupaten Kapuas Hulu, kondisi cuaca juga menjadi perhatian. Dalam tujuh hari ke depan curah hujan diperkirakan masih relatif minim sehingga kondisi lahan berpotensi semakin kering dan meningkatkan risiko terjadinya Karhutla. Curah hujan yang tercatat pada periode 1 hingga 27 Agustus 2026 berada di kisaran 70 milimeter.

BMKG juga menyampaikan bahwa indikator El Nino berada pada kisaran 2,2–2,5 sesuai parameter yang digunakan dan kondisi tersebut masih perlu diwaspadai hingga awal tahun 2027. Untuk wilayah Kapuas Hulu, hingga September 2026 diperkirakan belum terjadi perubahan kondisi yang signifikan.

Rapat koordinasi tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan persiapan pelaksanaan Sosialisasi Penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI akan menurunkan 12 personel, terdiri dari enam personel untuk wilayah Kapuas Hulu bagian utara dan enam personel untuk wilayah bagian selatan.

Adapun jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih dalam tahap pemetaan dan penyusunan oleh Kodim 1206 Putussibau. Melalui kegiatan tersebut, TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait berkomitmen memperkuat sinergi dalam mencegah dan menangani Karhutla secara cepat, terpadu dan berkelanjutan.

Polres Kapuas Hulu mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Setiap potensi kebakaran diharapkan segera dilaporkan kepada aparat atau instansi terkait agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.