Pilkades Serentak Tahun 2026, TNI-Polri Di Silat Hulu Bersinergi Melaksanakan Pengamanan

Kapuas Hulu - Personil Polsek Silat Hulu Polres Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan Pengamanan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2026 pada Sabtu (18/7/2026) mulai pukul 07.00 wib, di 3 Desa dengan 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di wilayah Kecamatan Silat Hulu.

Pengamanan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan lintas unsur, yakni Polri, TNI, Linmas, dan instansi lainnya, sebagai wujud nyata sinergi seluruh elemen keamanan dalam memastikan jalannya pesta demokrasi desa berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif hingga proses pemungutan suara selesai dilaksanakan.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Apriyanto Uda, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan, Polri mengedepankan koordinasi dengan panitia Pilkades, Pemerintah Daerah, serta TNI. Sinergi ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem keamanan sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas. 

"Kami juga melakukan pendekatan preventif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para calon Kepala Desa untuk menjaga kondusifitas sebelum maupun setelah pemungutan suara," ujar AKP Jaspian.

Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian menegaskan bahwa Polsek Silat Hulu berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses pemungutan suara berlangsung aman dan kondusif di setiap TPS.

“Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat desa di 3 Desa di wilayah Kecamatan Silat Hulu. Kami bersama TNI, Linmas, dan Pemerintah Kecamatan Silat Hulu hadir untuk memastikan setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Kepada seluruh masyarakat, gunakan hak pilih dengan bijak dan jaga persatuan setelah hasil pilkades diumumkan. Apapun hasilnya, kita semua tetap bersaudara,” tegas Kapolsek Silat Hulu.

Secara umum, pelaksanaan pengamanan Pilkades di wilayah Kecamatan Silat Hulu berlangsung dengan baik, aman, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan menonjol yang dapat menghambat jalannya proses demokrasi desa.